2,8 Juta Lansia Indonesia Telantar

Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri mengungkapkan, orang lanjut usia yang telantar di Indonesia tercatat ada 2,8 juta. Sejumlah hal menjadi penyebab masalah ini.

"Karena faktor ekonomi, gaya hidup, ataupun budaya," kata Salim di Bogor, Minggu, 26 Mei 2013. Dia mengungkapkan itu terkait Hari Lanjut Usia Nasional yang bakal jatuh pada 29 Mei mendatang.

Menurut dia, jumlah lansia telantar tersebut merupakan bagian dari sekitar 18 juta penduduk berusia lanjut. Sedangkan jumlah lansia rawan telantar 4,6 juta orang.

Salim mengakui pemerintah punya keterbatasan untuk mengatasi hal tersebut. Namun permasalahan kesejahteraan sosial yang beragam membutuhkan banyak strategi khusus untuk menanganinya.

Ia mengatakan, kepedulian terhadap orang lanjut usia bukan hanya domain Kementerian Sosial. Semua pihak harus ikut merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan lansia.

Dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional, Kementerian Sosial melakukan beberapa program. Program itu antara lain bedah rumah lansia yang tahun ini ditargetkan mencapai 1.000 rumah, program asuransi lanjut usia bagi 26.500 lansia di seluruh Indonesia, bantuan bagi 12.500 lembaga kesejahteraan sosial, termasuk untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sosial.

Masalah Sosial kian Meningkat 

 Dari waktu ke waktu, permasalahan sosial di tengah masyarakat kian meningkat. Untuk menga­tasi­nya, pemerintah perlu kerja sa­ma dengan masyarakat de­ngan menumbuhkan kembali Wa­hana Kesejahteraan Sosial Ber­basis Masyarakat (WKSBM).

“Dalam membantu me­na­ngani masalah sosial yang ada di kelurahan, sebelumnya su­dah ada WKSBM, namun be­lum maksimal,” ujar Hj. Esti Pra­tiwi, dari Dinas Sosial Pro­vinsi Sumatera Barat, ketika mengukuhkan kepengurusan WKSBM Kelurahan Aurkuning dan Parikantang, kemarin.

Padahal, kata Esti Patiwi, WKSBM dimaksudkan untuk memperkuat jaringan kerja sama antar kelompok sosial lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah sosial melalui pendayagunaan poten­si dan sumber sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Berdasarkan Permensos RI No.8 tahun 2012, terdapat 26 je­nis Penyandang Masalah Ke­sejahteraan Sosial (PMKS). Kondisi ini menyebabkan se­se­orang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena ham­batan, kesulitan ataupun ga­ng­guan tidak dapat melak­sanakan fungsi sosialnya.

Sehingga, yang ber­sang­kutan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani maupun so­sial secara memadai dan wa­jar. “Disinilah WKSBM sangat berperan untuk memantau sekaligus membantu me­nga­tasi permasalahan sosial ter­sebut,tegasnya.

Pengukuhan WKSBM oleh Camat Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) diwakili Sekcam, Mas­­­ri­wal, di aula kantor Ca­mat setempat, di samping Hj. Esti Pratiwi, juga disak­si­kan Saldon dari Dinsosnaker Bu­kit­tinggi dan lurah se Ke­ca­matan ABTB. 

Untuk kelurahan Aurku­ning, terpilih sebagai ketua M. Rizal, Sekretaris Etrina Yu­lianti dan Bendahara Dirmah­ni. Sedangkan kelurahan Pari­tantang, Ketua Jonni, Sekre­taris Rila Pratiwi dan Ben­da­hara Asni.

 Sebelum penguku­han, Esti Pratiwi menso­sia­lisasikan tentang pelaksanaan pember­dayaan WKSBM se­suai Kep­men­sos RI No.42/HUK/2004.

Sekaitan itu, Camat ABTB ber­harap, keberadaan WKSBM yang baru terdapat di dua kelurahan tersebut, ke depan hendaknya tumbuh dan ber­kem­bang pula di semua kelura­han yang ada. Karena kebera­daan WKSBM berhadapan la­ng­sung dengan PMKS yang per­lu segera pe­nanganan secara terpadu.

Sumber : padangekspres.co.id

Opini Saya :WKSBM yang semula dimaksudkan untuk memperkuat jaringan kerja sama antar kelompok sosial lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah sosial melalui pendayagunaan poten­si dan sumber sosial secara melembaga dan berkelanjutan belum bekerja maksimal. Jika masyarakat dan pemerintah setempat bekerja sama maka keberadaan WKSBM yang baru terdapat di dua kelurahan tersebut, ke depan hendaknya tumbuh dan ber­kem­bang pula di semua kelura­han yang ada.

Mensos minta masyarakat aktif atasi masalah sosial

Kementerian Sosial (Kemensos) meminta kepada masyarakat berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan sosial dinegeri ini. Peran aktif masyarakat ini akan mempercepat penanganan dan penyelesaian masalah sosial.

"Masalah sosial di masyarakat ini tidak bisa diselesaikan pemerintah dengan hanya mengandalkan dana APBD dan APBN. Itu butuh waktu yang panjang, antara 30-40 tahun baru teratasi. Peran aktif dan partisipasi masyarakat akan sangat menunjang percepatan penyelesaian persoalan sosial," kata Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Aljufri, saat halal bihalal di Yayasan Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Al Hikmah, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Minggu (25/8/2013).

Menurut Mensos, pemerintah memiliki kewajiban dalam mengurus persoalan sosial sesuai dengan amanat UUD 1945. Namun karena banyak dan kompleknya persoalan sosial ini, dibutuhkan peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pendampingan masalah sosial.

"Sekitar 4,5 juta anak terlantar dan anak jalanan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ini tidak bisa terselesaikan dalam waktu 10 tahun jika hanya mengandalkan dana APBN dan APBD. Kita harus bergandengan tangan untuk mengatasi persoalan sosial dimasyarakat," tandas Salim.

Pihaknya berharap, keberadaan ponpes dan panti asuhan yang mengurus anak yatim piatu dan anak terlantar ini akan mempercepat penyelesaian persoalan sosial. Kemensos memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang turut serta dalam berpartisipasi aktif dalam mengentaskan kemiskinan.

Sehingga cita-cita negara dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dapat segera tercapai.

Pada kesempatan tersebut, Mensos memberikan bantuan dana penguat bagi sepuluh lembaga kesejahteraan sosial. Dana ini diharapkan sebagai stimulan bagi pemerintah agar memberikan porsi anggaran untuk pengentasan masalah sosial.

Kesepuluh lembaga sosial diantaranya menerima bantuan berupa perlengkapan sekolah, alat tidur dan kebutuhan sehari-hari.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, mengungkapkan, masyarakat yang berada digaris kemiskinan mencapai 133.000 dari 1,542 juta jiwa penduduk. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu mengatasi persoalan kemiskinan tersebut dengan mengalokasikan anggaran di APBD.

"Penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui program kelurga harapan (PKH) telah mencakup sebanyak 23.200 rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Program ini juga melibatkan relawan dan partisipasi kelompok masyarakat," kata Bupati Irsyad Yusuf.

Sumber : sindonews.com

Pendapat saya : Aksi dari masyarakat memang diperlukan untuk mempercepat masalah sosial di Indonesia. Jika hanya mengandalkan anggaran dana APBD dan APBN maka hanya akan memperlambat penyelesaian masalah sosial itu. Belum tentu juga dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Jika dapat terjalin kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, maka masalah sosial dapat diselesaikan dengan cepat dan Indonesia pun selangkah lebih maju untuk menjadi negara yang makmur.

Masalah Sosial Jadi Tantangan Berat Proyek Normalisasi Ciliwung

 

Pemerintah menargetkan normalisasi Sungai Ciliwung akan selesai pada tahun akhir 2014. Permasalahan utama proyek ini adalah mengatasi masalah sosial yaitu memindahkan warga yang tinggal di bantaran sungai.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Pitoyo Subandrio di acara temu wartawan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (18/4/2013).

"Kendalanya orang ngeri menghadapi masalah sosial," kata Pitoyo.
Pitoyo menjelaskan, tidak mudah untuk meyakinkan dan memindahkan warga yang berjumlah sekitar 310.000 jiwa yang terlanjur bermukim sudah lama di bantaran sungai Ciliwung. Diperlukan adanya pendekatan yang sangat mendalam.

"Ada manusia 310.000 jiwa, 71.000 KK ya kita hadapi, bisa kok," jelasnya.

Lebih lanjut Pitoyo menyebut, sejatinya satuan kerja ataupun orang-orang di lapangan yang mengerjakan proyek adalah orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. "Saya usul nanti Kepala Balai adalah seorang Sosiolog, di bawahnya baru insyinyur," katanya.

Pitoyo pun menyebut ini juga bisa berlaku untuk sebuah proyek jalan tol yang selalu terkendala dengan proses pembebasan lahan.

sumber:  detik Finance.com
Opini Saya : Banyaknya penduduk di Jakarta yang menyebabkan lahan tempat tinggal menjadi semakin sempit. Pemerintah selain harus memikirkan perkembangan untuk kota Jakarta tetapi juga harus memikirkan lahan tempat tinggal  baru yang memadai untuk para penduduk yang tinggal di sekitar sungai Ciliwung dan daerah Jakarta lainnya. Pemerintah juga harus sebisa mungkin lahan lowongan pekerjaan agar para masyarakat tersebut bias hidup lebih baik.